pokerface
April 26, 2003, 11:20
Amerika Serikat dan Tata Dunia Baru
*Sebagian besar disarikan dari tulisan AA Kustia, Kompas, 26 April 2003
Kebijakan (atau ketidakbijakan, gimli) nasional suatu negara pada hakikatnya mencerminkan kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks itulah kita dapat menganalisis sepak terjang Amerika Serikat (AS), termasuk yang terakhir adalah agresi militer ke Irak. Dus, siapapun yang berkuasa di AS, Republik atau Demokrat, dapat dipastikan memiliki platform yang sama, yang membedakan hanya strategi guna mewujudkan kepentingan tersebut.
Menurut John T. Rourke, secara garis besar ada 4 kepentingan nasional Amerika Serikat
pertama, melindungi perdagangan internasional AS.
Perlindungan terhadap mitra dagang utama AS, yaitu Eropa dan Jepang, serta ketergantungan energi atas Timur TEngah dan Teluk Persia merupakan vital concern AS. Doktrin Carter menyatakan, "setiap percobaan oleh kekuatan luar untuk menguasai wilayah Teluk Persia akan dilihat sebagai serangan terhadap kepentingan AS, karena itu akan diusir dengan berbagai cara termasuk kekuatan militer". Anehnya, AS sendiri tidak memandang dirinya sebagai kekuatan luar. Apabila seorang Carter, yang notabene pemenang nobel perdamaian, memiliki doktrin semacam ini, bagaimana dengan seorang "George W. Bush sang Rambo".
kedua, mempertahankan wilayah pengaruh.
Kepentingan nasional ini diterjemahkan dalam Doktrin Monroe yang pada intinya mengatakan bahwa AS memiliki peran khusus untuk menjamin tidak adanya dominasi pengaruh dunia lama. Dalam hal ini AS memosisikan dirinya sebagai pemimpin dunia baru. Sikap ini ditunjukkan dengan campur tangan yang dalam di Kuba, Republik Dominika, Grenada, Nikaragua, Panama, termasuk Indonesia dengan PRRI Permesta. Untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Afganistan AS membantu Taliban, membantu Irak dalam perang Irak Iran, meski sekarang kita melihat kebalikannya.
ketiga, mengurung komunisme. Ambruknya Uni Soviet sebagai salah satu pilar komunisme sering dilihat orang sebagai keberhasilan Mikhail Gorbacev dengan glasnost dan perestroika nya. Sedikit yang melihat bahwa kehancuran Uni Soviet disebabkan strategi provokasi Perang Bintang AS di masa Ronald Reagen. Cina juga sudah berhasil "dijinakkan" berkat kerjasama AS dengan India. Sekarang ini tinggal Korea Utara dan Kuba, yang menurut AS masih menjadi ancaman. Untuk menjaga kepentingan ini pengaruh AS di Korea Selatan, Taiwan dan Jepang dapat dipastikan akan tetap bertahan.
keempat, membangun tata dunia seperti AS.
Idealisme ini terasa aneh bagi sebuah negara yang mengaku kampiun demokrasi dan melanggar hukum Tuhan yang menciptakan keanekaragaman.
Sepak terjang AS akan selalu merujuk pada empat kepentingan di atas, dan operasionalisasi di lapangan akan juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Tercatat tujuh kali AS merubah alasannya saat menyerang Irak, yaitu
1.menuntut kembalinya inspektur persenjataan, padahal AS lah yang memerintahkan, baik UNSCOM (UN Special Commission) maupun UNMOVIC (UN Monitoring and Inspection Commission) untuk keluar dari Irak sebelum Operation Desert Fox dan Operation Iraqi Freedom.
2. menuntut implementasi resolusi PBB, meskipun dalam kenyataannya telah dilakukan oleh Irak
3. menuntut penghapusan senjata pemusnah masal, meskipun sampai saat ini belum ada bukti bahwa Irak memilikinya
4. alasan penggantian rezim
5. alasan demokrasi dan hak azasi manusia
6. lasan pembangunan Irak
7. alasan mempertahankan kepentingan nasional AS
Terlihat bahwa setelah "alasan-alasan" sebelumnya terbantah atau tidak terbukti, kepentingan nasional AS lah yang sebenarnya menjadi motif utama.
Mencermati alasan-alasan di atas, Irak bukanlah negara terakhir yang bisa menjadi korban sepak terjang AS. Siapapun yang menghalangi kepentingan nasional AS akan mengalami nasib yang sama. Pola ini dapat menjadi preseden buruk bahwa setiap negara berhak melakukan agresi atas negara lain yang berdaulat apabila kepentingan nasionalnya terganggu. (apakah pola ini yang dalam bentuk lain telah diterapkan oleh Pemerintah RI mengatasi masalah Aceh, gimli). Hal ini akan sangat berbahaya tegaknya hukum internasional.
Apakah model ini yang akan dominan dalam penyelesaian konflik Internasional?
*Sebagian besar disarikan dari tulisan AA Kustia, Kompas, 26 April 2003
Kebijakan (atau ketidakbijakan, gimli) nasional suatu negara pada hakikatnya mencerminkan kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks itulah kita dapat menganalisis sepak terjang Amerika Serikat (AS), termasuk yang terakhir adalah agresi militer ke Irak. Dus, siapapun yang berkuasa di AS, Republik atau Demokrat, dapat dipastikan memiliki platform yang sama, yang membedakan hanya strategi guna mewujudkan kepentingan tersebut.
Menurut John T. Rourke, secara garis besar ada 4 kepentingan nasional Amerika Serikat
pertama, melindungi perdagangan internasional AS.
Perlindungan terhadap mitra dagang utama AS, yaitu Eropa dan Jepang, serta ketergantungan energi atas Timur TEngah dan Teluk Persia merupakan vital concern AS. Doktrin Carter menyatakan, "setiap percobaan oleh kekuatan luar untuk menguasai wilayah Teluk Persia akan dilihat sebagai serangan terhadap kepentingan AS, karena itu akan diusir dengan berbagai cara termasuk kekuatan militer". Anehnya, AS sendiri tidak memandang dirinya sebagai kekuatan luar. Apabila seorang Carter, yang notabene pemenang nobel perdamaian, memiliki doktrin semacam ini, bagaimana dengan seorang "George W. Bush sang Rambo".
kedua, mempertahankan wilayah pengaruh.
Kepentingan nasional ini diterjemahkan dalam Doktrin Monroe yang pada intinya mengatakan bahwa AS memiliki peran khusus untuk menjamin tidak adanya dominasi pengaruh dunia lama. Dalam hal ini AS memosisikan dirinya sebagai pemimpin dunia baru. Sikap ini ditunjukkan dengan campur tangan yang dalam di Kuba, Republik Dominika, Grenada, Nikaragua, Panama, termasuk Indonesia dengan PRRI Permesta. Untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Afganistan AS membantu Taliban, membantu Irak dalam perang Irak Iran, meski sekarang kita melihat kebalikannya.
ketiga, mengurung komunisme. Ambruknya Uni Soviet sebagai salah satu pilar komunisme sering dilihat orang sebagai keberhasilan Mikhail Gorbacev dengan glasnost dan perestroika nya. Sedikit yang melihat bahwa kehancuran Uni Soviet disebabkan strategi provokasi Perang Bintang AS di masa Ronald Reagen. Cina juga sudah berhasil "dijinakkan" berkat kerjasama AS dengan India. Sekarang ini tinggal Korea Utara dan Kuba, yang menurut AS masih menjadi ancaman. Untuk menjaga kepentingan ini pengaruh AS di Korea Selatan, Taiwan dan Jepang dapat dipastikan akan tetap bertahan.
keempat, membangun tata dunia seperti AS.
Idealisme ini terasa aneh bagi sebuah negara yang mengaku kampiun demokrasi dan melanggar hukum Tuhan yang menciptakan keanekaragaman.
Sepak terjang AS akan selalu merujuk pada empat kepentingan di atas, dan operasionalisasi di lapangan akan juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Tercatat tujuh kali AS merubah alasannya saat menyerang Irak, yaitu
1.menuntut kembalinya inspektur persenjataan, padahal AS lah yang memerintahkan, baik UNSCOM (UN Special Commission) maupun UNMOVIC (UN Monitoring and Inspection Commission) untuk keluar dari Irak sebelum Operation Desert Fox dan Operation Iraqi Freedom.
2. menuntut implementasi resolusi PBB, meskipun dalam kenyataannya telah dilakukan oleh Irak
3. menuntut penghapusan senjata pemusnah masal, meskipun sampai saat ini belum ada bukti bahwa Irak memilikinya
4. alasan penggantian rezim
5. alasan demokrasi dan hak azasi manusia
6. lasan pembangunan Irak
7. alasan mempertahankan kepentingan nasional AS
Terlihat bahwa setelah "alasan-alasan" sebelumnya terbantah atau tidak terbukti, kepentingan nasional AS lah yang sebenarnya menjadi motif utama.
Mencermati alasan-alasan di atas, Irak bukanlah negara terakhir yang bisa menjadi korban sepak terjang AS. Siapapun yang menghalangi kepentingan nasional AS akan mengalami nasib yang sama. Pola ini dapat menjadi preseden buruk bahwa setiap negara berhak melakukan agresi atas negara lain yang berdaulat apabila kepentingan nasionalnya terganggu. (apakah pola ini yang dalam bentuk lain telah diterapkan oleh Pemerintah RI mengatasi masalah Aceh, gimli). Hal ini akan sangat berbahaya tegaknya hukum internasional.
Apakah model ini yang akan dominan dalam penyelesaian konflik Internasional?