aleks75012
April 25, 2003, 21:00
Bingung sama Gubernur yg satu ini. Banjir di Jakarta aja susah diurus, sok bikin proyek yg nggak jelas begini :(
Reklamasi Pantai Jakarta Tidak Memenuhi Amdal
Jakarta, Kompas - Reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta untuk mewujudkan impian Gubernur DKI Sutiyoso tentang terciptanya waterfront city tidak memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan. Meski pengurukan pantai seluas 2.700 hektar itu sudah dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI ternyata tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Karliansyah dalam diskusi panel "Konsep Penataan Kawasan Pantai Jakarta" di Jakarta, Jumat (25/4). Tampil juga Gubernur Sutiyoso dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Ritola Tasmaya sebagai pembicara.
Karliansyah mengatakan, ketidaklayakan reklamasi pantai Jakarta itu telah disampaikan Menteri LH dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri LH Nomor 14 Tahun 2003. Dasar pertimbangannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 22 tentang amdal.
Ia memaparkan, teknologi pengendalian banjir tidak mampu untuk menghilangkan atau mengurangi beban banjir. Perhitungan penurunan permukaan air dari 12 sentimeter menjadi 5 sentimeter menggunakan asumsi, seperti pelebaran muara sungai 50 meter, membangun kanal banjir timur, dan memfungsikan sistem drainase.
"Kenyataannya, proyek kanal banjir timur untuk tercapainya penurunan permukaan air hingga lima sentimeter itu belum terbangun. Padahal, pemerintah sudah menjanjikannya," ujar Karliansyah.
Selain itu, kajian amdal menunjukkan, tanah urukan untuk menimbun pantai sebanyak 330 juta meter kubik itu diambil dari pantai utara Jawa Barat, Jonggol, Parung Panjang, hasil pengurukan pembangunan kanal timur, dan proyek mass rapid transit (MRT).
"Sampai saat ini, pemerintah daerah setempat yang tanahnya dikeruk mengaku keberatan. Ada juga yang dirugikan karena kawasan Jonggol dan Parung Panjang merupakan kawasan konservasi," jelasnya.
Karliansyah juga menunjukkan, kesepakatan rapat komisi penilai amdal tidak dilakukan dengan badan pengelola pantai utara. Kenyataannya, koordinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang tidak berjalan. Buktinya, PLTU Muara Karang mengajukan surat keberatan.
Karliansyah menegaskan, "Secara prinsip, Menteri LH sangat mendukung upaya revitalisasi pantai Jakarta, tetapi tidak dengan cara reklamasi."
Riwayat proyek
Dari riwayatnya, proyek reklamasi itu bermula dari bencana banjir di Jakarta, Februari 2002. Lalu, muncullah rencana pengembangan pantai Jakarta.
Pemanfaatan pantai Jakarta tidak lepas dari konsep perancangan prasarana tata air buatan ahli tata ruang Belanda, Prof Ir H van Breen dan Prof Dr Blommestein.
Proses penataan pantai itu diperkuat dengan munculnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1994 tentang rencana pembangunan lima tahun ke-VI, antara lain, kawasan pantai utara termasuk kategori andalan, bernilai strategis dari sudut ekonomi.
Lalu terbit Keppres No 52 Tahun 1995 yang menunjukkan, Gubernur DKI diberi wewenang dan tanggung jawab atas reklamasi pantai Jakarta. Diperkuat lagi, Peraturan Daerah DKI Nomor 8 tentang reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai Jakarta.
Atas dasar itulah, Gubernur Sutiyoso menegaskan, Kepmen LH tidak bisa menggugurkan keppres sehingga pelaksanaan reklamasi itu tetap dapat dilaksanakan. "Jika akhirnya diminta untuk dihentikan, pemerintah pusat harus menanggung klaim ganti rugi yang diajukan investor," ujar Sutiyoso.
Tasmaya menuturkan, konsep waterfront city memang mengandung risiko. Namun, risiko itu bukan berarti pembangunan harus dihentikan. Solusi atas risiko itu harus dicari dengan berbagai kemajuan teknologi. Kajian amdal itu hanya bersifat rekomendasi. (OSA)
Reklamasi Pantai Jakarta Tidak Memenuhi Amdal
Jakarta, Kompas - Reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta untuk mewujudkan impian Gubernur DKI Sutiyoso tentang terciptanya waterfront city tidak memenuhi persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan. Meski pengurukan pantai seluas 2.700 hektar itu sudah dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI ternyata tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.
Hal itu diungkapkan Staf Ahli Urusan Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Karliansyah dalam diskusi panel "Konsep Penataan Kawasan Pantai Jakarta" di Jakarta, Jumat (25/4). Tampil juga Gubernur Sutiyoso dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Ritola Tasmaya sebagai pembicara.
Karliansyah mengatakan, ketidaklayakan reklamasi pantai Jakarta itu telah disampaikan Menteri LH dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri LH Nomor 14 Tahun 2003. Dasar pertimbangannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 22 tentang amdal.
Ia memaparkan, teknologi pengendalian banjir tidak mampu untuk menghilangkan atau mengurangi beban banjir. Perhitungan penurunan permukaan air dari 12 sentimeter menjadi 5 sentimeter menggunakan asumsi, seperti pelebaran muara sungai 50 meter, membangun kanal banjir timur, dan memfungsikan sistem drainase.
"Kenyataannya, proyek kanal banjir timur untuk tercapainya penurunan permukaan air hingga lima sentimeter itu belum terbangun. Padahal, pemerintah sudah menjanjikannya," ujar Karliansyah.
Selain itu, kajian amdal menunjukkan, tanah urukan untuk menimbun pantai sebanyak 330 juta meter kubik itu diambil dari pantai utara Jawa Barat, Jonggol, Parung Panjang, hasil pengurukan pembangunan kanal timur, dan proyek mass rapid transit (MRT).
"Sampai saat ini, pemerintah daerah setempat yang tanahnya dikeruk mengaku keberatan. Ada juga yang dirugikan karena kawasan Jonggol dan Parung Panjang merupakan kawasan konservasi," jelasnya.
Karliansyah juga menunjukkan, kesepakatan rapat komisi penilai amdal tidak dilakukan dengan badan pengelola pantai utara. Kenyataannya, koordinasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang tidak berjalan. Buktinya, PLTU Muara Karang mengajukan surat keberatan.
Karliansyah menegaskan, "Secara prinsip, Menteri LH sangat mendukung upaya revitalisasi pantai Jakarta, tetapi tidak dengan cara reklamasi."
Riwayat proyek
Dari riwayatnya, proyek reklamasi itu bermula dari bencana banjir di Jakarta, Februari 2002. Lalu, muncullah rencana pengembangan pantai Jakarta.
Pemanfaatan pantai Jakarta tidak lepas dari konsep perancangan prasarana tata air buatan ahli tata ruang Belanda, Prof Ir H van Breen dan Prof Dr Blommestein.
Proses penataan pantai itu diperkuat dengan munculnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1994 tentang rencana pembangunan lima tahun ke-VI, antara lain, kawasan pantai utara termasuk kategori andalan, bernilai strategis dari sudut ekonomi.
Lalu terbit Keppres No 52 Tahun 1995 yang menunjukkan, Gubernur DKI diberi wewenang dan tanggung jawab atas reklamasi pantai Jakarta. Diperkuat lagi, Peraturan Daerah DKI Nomor 8 tentang reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai Jakarta.
Atas dasar itulah, Gubernur Sutiyoso menegaskan, Kepmen LH tidak bisa menggugurkan keppres sehingga pelaksanaan reklamasi itu tetap dapat dilaksanakan. "Jika akhirnya diminta untuk dihentikan, pemerintah pusat harus menanggung klaim ganti rugi yang diajukan investor," ujar Sutiyoso.
Tasmaya menuturkan, konsep waterfront city memang mengandung risiko. Namun, risiko itu bukan berarti pembangunan harus dihentikan. Solusi atas risiko itu harus dicari dengan berbagai kemajuan teknologi. Kajian amdal itu hanya bersifat rekomendasi. (OSA)